Komandan lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, S.T.,M.M., hadiri Vicon Rakorsus bersama Menko Polhukam, membahas pelaksanaan instruksi Presiden no 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bertempat di Balai Serindit Gedung Daerah Jl. Diponegoro Pekanbaru, Kamis 13 Agustus 2020
Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Presiden RI memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19 begitu yang dikatakan oleh menkopolhukam.
Selanjutnya Menko Polhukam diminta mengkoordinasikan, menyinkronisasikan program, dan mengendalikan covid 19 yang dibuat dalam Peraturan masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.
Kemudian menkopolhukam Prof. Dr. moh mahfud MD, S.H.,S.U., M. I. P mengatakan Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha, Sebab Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak saat berada di tempat umum ungkap mahfud
Sedangkan Wakil Kepala BIN RI juga menyampaikan Kasus Covid di Indonesia cenderung meningkat. Semenjak 1 juli 2020 meningkat 1%.
Ada beberapa penekanan dari Waka BIN RI yaitu Pengecekan berkala ditempat-tempat umum, Pembatasan jarak antrian ditempat umum, penerapan CCTV ditempat umum supaya gampang diawasi, Memberikan saksi kepada Pelanggar, Membuat posko pengaduan
Seiring dengan itu Panglima TNI marsekal TNI hadi Tjahjanto juga menyampaikan peran TNI menghadapi wabah covid 19, TNI telah ikut langsung utk mengawal Protokol Kesehatan hingga daerah daerah terpencil
Hadi juga melaporkan sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 yang ketiga tugas TNI adalah memberikan pembinaan masyarakat Kami laporkan bahwa dari 83931 desa yang ada di Indonesia tidak semua Ada petugas Babinsa ada juga 4 Desa ada 1 Babinsa nya
Oleh sebab itu kami mengerahkan seluruh kekuatan diantaranya adalah selain Babinsa angkatan laut memiliki Bintara Pembina potensi maritim yang nantinya akan kita laksanakan untuk melakukan pembinaan di wilayah pesisir dan wilayah-wilayah terpencil dan ada bandaranya atau lanudnya maka Bintara Pembina potensi Dirgantara juga akan dikerahkan dalam rangka mendukung tugas pembinaan masyarakat
sedangkan komando terpusat Kostrad corp Marinir dan Korpaskas juga akan diterjunkan menjadi Satgas memantau wilayah-wilayah apabila diperlukan sesuaikan dengan laporan pangkotama.
Nampak hadir, Menteri dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Panglima TNI, Waka Polri, Waka Bin,Kepala BNPB, Para Gubernur seluruh Indonesia, Para Walikota Seluruh Indonesia.
Sedangkan dari Forkopimda Riau yang Hadir, Kapolda Riau, Danrem 031/WB, mewakili Kajati dan mewakili Kabinda.