Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Andi Kustoro yang diwakili Kepala Dinas Operasi Letkol Pnb Adhi Safarul Akbar menghadiri Rapat Koordinasi dan Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau Tahun 2021 secara virtual di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (15/2/2021).

Penetapan status siaga Karhutla tahun 2021 ini ditetapkan langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang dimulai sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang.

Gubernur Riau mengatakan Status Siaga Karhutla, merujuk kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Karhutla di Provinsi Riau dan situasi terkini.

Riau adalah Provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar yaitu sekitar lebih kurang 54 persen dari total luas Provinsi Riau persen di Pulau Sumatera. Menurutnya, bencana Karhutla sudah menjadi isu penting dan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar jumlahnya untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

‘Pada Tahun 2020 Riau berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menurun sampai 83,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau’, lanjut Gubri.

Syamsuar menambahkan Penanganan bencana karhutla membutuhkan sinergitas antara Pemerintah yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Polhut, damkar dan instansi lainnya, kelompok-kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha. Dan hal itu sudah kita buktikan dan harus lebih ditingkatkan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Ramlan, Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI R Basar Manulang, Forkopimda Riau.