Bertempat di halaman Kantor Gubernur Riau, Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) Lanud Rsn Letkol Pom I Gede Eka Santika, S.H., M.P.M., mewakili Danlanud Rsn, menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 73 dan ke 61 Satlinmas Tahun 2023 tingkat Provinsi Riau, Selasa 14/3/23
Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution, S.I.P., Danrem 031/Wira Bima diwakili oleh kolonel Inf Cecep Kurniawan ( Kasiops Rem 031/WB), Kapolda Riau diwakili oleh Dir Pam Obvit Kombes Pol Ahmad mamora SIK.,Kompol Wakidi ( Danden Gegana Polda Riau ), Mayor Pas Agni vitalis heatubun ( Wadan Yon Kopasgat 462 ), Kapolresta diwakili oleh Kompol Mhd Daud, S.H ( Kapolsek Sukajadi ), Mayor Luud Guntono ( Danramil 02/Kota Pekanbaru ), Drs. Hadi Penandio ( Kasat Satpol PP Provinsi Riau ), serta Para Kasat Pol PP Kabupaten/Kota Se – Prov. Riau.
Dalam Sambutannya Wakil Gunernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution, S.I.P., menyampaikan masih belum terlepas dari ingatan kita semua ketika pada bulan Maret tahun 2020 terjadi kasus pertama covid-19 pesimisme dunia internasional terhadap bagaimana strategi dan manajemen penanganan covid-19 di Indonesia menjadi sorotan media. Berbagai cobaan dan tantangan dalam kurun waktu 2 tahun telah kita lalui bersama sampai pada akhirnya Indonesia telah terlepas dari pandemi covid-19 dengan capaian vaksinasi provinsi Riau saat ini sebesar 88% dan tingkat kekebalan masyarakat mencapai 89% ini merupakan data Kementerian Kesehatan pada Januari tahun 2023″ Ujar Wagub.
“Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi game Changer dan diakui dunia internasional dengan istilah pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Capaian kerja keras ini tidak terlepas dari integritas dan kolaborasi berbagai pihak baik pemerintah pusat pemerintah daerah TNI Polri serta pihak lain sebagai Garda terdepan penegak protokol kesehatan dan pelayanan masyarakat” lanjut Wagub.
Peringatan hari ulang tahun ke-73 satuan polisi pamong praja dan ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat kali ini mengambil tema “Mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang profesional” sesuai dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia pada rakornas kepala daerah dan forkopimda tahun 2023 untuk menghadapi isu penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Hal ini sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di mana peran Satpol PP dan Satlinmas untuk menciptakan situasi kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat untuk dapat melakukan kegiatannya dengan aman tentram tertib dan teratur yang diharapkan akan meningkatkan daya tarik dan kemudian berusaha bagi investor dan pengusaha lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah”, tutur Wagub.
Provinsi Riau menjadi salah satu pusat perekonomian hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik ekonomi Riau pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,5% secara parsial pada Tahun 2022 provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,18% terhadap perekonomian nasional provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar di luar pulau jawa kondisi ini merupakan suatu hal yang perlu kita syukuri bersama”,papar Wagub
“Mari kita jaga momentum ini karena dunia Global saat ini sedang berada pada fase yang tidak baik-baik saja seluruh negara sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi yang tentunya berdampak pada stabilitas Kedaulatan suatu negara kami berharap para walikota dan bupati untuk melibatkan Satpol PP dalam implementasi kebijakan kemudahan investasi di daerahnya masing-masing. Profesionalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan nilai ekonomian akan tetapi atas dasar kenyamanan dan juga kemudahan berusaha”,ajak Wagub
Harapan Wagubri manfaatkan untuk mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah dalam rangka menghadapi agenda pilkada dan pemilu legislatif tahun 2024 agar tercipta kondisi yang aman tertib demokrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia suksesnya pelaksanaan pilkada dan pemilu legislatif ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kesiapan penyelenggaraan pemilu pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, harap Wagub
